Pekon Ganjaran, 3 Oktober 2025 – Pemerintahan Pekon Ganjaran sukses menggelar acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Pekon) tahunan. Acara ini krusial dalam menyerap aspirasi dan menetapkan prioritas pembangunan masyarakat untuk tahun anggaran mendatang. Musrenbang yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2025 ini secara spesifik bertujuan untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Pekon Ganjaran tahun 2026.

Prioritas Pembangunan untuk RKP 2026

Berdasarkan hasil diskusi dan usulan yang telah melewati proses screening dari musyawarah dusun (Musdus) sebelumnya, terdapat beberapa sektor yang menjadi prioritas utama dalam penyusunan RKP 2026. Fokus utama mencakup:

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar 

Usulan terkait perbaikan dan pembangunan infrastruktur masih mendominasi, khususnya untuk akses jalan usaha tani, drainase lingkungan, dan TPT. Tujuannya adalah untuk mempermudah mobilitas warga dan mendukung sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Program pelatihan keterampilan bagi pemuda dan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus penting. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan keluarga di Pekon Ganjaran. Salah satu usulan spesifik adalah pengembangan potensi produk unggulan pekon.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Prioritas juga diberikan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Ini mencakup pengadaan sarana dan prasarana pendukung Posyandu, serta kegiatan edukasi kesehatan dan stunting. Di sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada bantuan operasional atau program tambahan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), BUMIL dan BALITA Pekon Ganjaran

Mekanisme Penetapan dan Tahapan Selanjutnya

Semua usulan yang diajukan dalam Musrenbang Pekon Ganjaran akan diverifikasi dan diselaraskan dengan Pagu Indikatif Pekon serta prioritas pembangunan Kabupaten. Hasil dari Musrenbang ini akan dirumuskan menjadi Dokumen RKP Pekon 2026 yang kemudian akan menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon) tahun 2026.

Selanjutnya, usulan yang tidak dapat dibiayai oleh APB Pekon karena keterbatasan anggaran atau skala program, akan diajukan ke tingkat Musrenbang yang lebih tinggi, yaitu Musrenbang Kecamatan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat memiliki peluang untuk didanai, baik dari APB Pekon, APBD Kabupaten, maupun sumber dana lainnya.

Musrenbang Pekon Ganjaran 2025 ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah, menandai komitmen kolektif seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawal dan merealisasikan rencana pembangunan yang telah disepakati demi kemajuan Pekon Ganjaran di tahun 2026.